Memori Tujuh Tahun Silam

Munawardi Ismail

TAK terasa tujuh tahun sudah bencana dahsyat tsunami terlewati. Hanya saja, memori tersebut tak akan pernah mati. Sehingga 26 Desember 2004, itu menjadi saat paling menyesakkan bagi Aceh dan Indonesia.

Cuma dalam hitungan setengah jam, gempa besar dan gelombang tsunami menghumbalang wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Bukan cuma bangunan dan infrastruktur yang hancur.

Bencana itu merenggut lebih dari 200.000 jiwa. Puluhan ribu orang kehilangan orang tua, anak, sanak saudara. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal yang musnah ditelan air gelombang raya tsunami.

Kala itu, Aceh mendadak menjadi kelam. Bagi mereka yang meninggal, mungkin mengira dunia sudah kiamat. Bagi yang selamat, berharap bagaimana bertahan hidup dan mencari kerabat, di tengah-tengah banyak bangunan hancur dan jasad berserakan di antara isak tangis para korban.

Tsunami tak hanya menjemput ajal ribuan pegawai, melainkan menghancurkan semua bangunan di sepanjang 800 kilometer garis pantai Aceh.

Segala lini tubuh Aceh nyeri. Untuk mengobati luka itu, pemerintah pusat lantas mengerahkan 74 pejabat eselon I-IV Depdagri, 307 pegawai dan 352 mimdya praja ke Aceh untuk memutar kembali roda birokrasi.
Mereka ditugasi di kantor Gubernur, DPRD, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa agar masyarakat terlayani.

Kondisi paling parah dialami Kabupaten Aceh Jaya, dengan tingkat kerusakan mencapai 85 %, di susul oleh Kabupaten Aceh Besar (80 %), Banda Aceh (75%), dan Kabupaten Aceh Barat (60%).

Mengurangi Risiko

Di antara kerusakan dan kehancuran tersebut, sekolah dan pelajar adalah salah satu korban yang tidak bisa dielakkan. Sekolah di Aceh Jaya, Banda Aceh dan Aceh Besar tentu lebih parah.

Menurut laporan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), setelah tujuh tahun gempa dan tsunami itu, ternyata masih banyak sekolah yang belum mengetahui pendidikan terkait pengurangan risiko bencana.

Menurut mereka, seharusnya ini menjadi titik tolak bagi pemerintah dan manajemen sekolah yang berada di daerah rawan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan kesiapsiagaan dan komitmen sekolah dalam mewujudkan terciptanya sekolah siaga bencana.

Untuk itu, TDMRC bekerjasama dengan LIPI, UNESCO, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, PMI dan beberapa lembaga terkait telah merintis sekolah siaga bencana (SSB) di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

SSB tersebut berada di Meuraxa dan Peukan Bada yang tak lain titik nol kejadian tsunami 2004 dan memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Karena itulah mereka melihat perlunya keberlanjutan dan pengembangan sekolah siaga bencana.

“Kita sudah mengembangkan konsep sekolah siaga bencana di 28 sekolah dengan berbagai tingkatan,” kata Ketua Divisi Advokasi, Edukasi dan Training TDMRC Unsyiah, Drs. Mukhlis Hamid, M.Pd.

Kata dia, lembaganya bersama lembaga terkait mencoba memanfaatkan momentum “Refleksi Tujuh Tahun Gempa dan Tsunami Aceh 2004 sebagai ajang kampanye kesiapsiagaan sekolah.

“Khususnya sekolah yang berada di lokasi yang rentan terhadap bencana untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko melalui Festival Sekolah Siaga Bencana,” ungkap dosen FKIP Unsyiah ini.

Menurutnya, Festival Sekolah Siaga Bencana, kegiatan rekreasi edukatif yang dilaksanakan di lapangan terbuka sebagai sarana pendidikan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini diikuti oleh 600 peserta.

Festival itu dilakukan siswa dengan menitikberatkan pada pengembangan diri peserta yang terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial bertajuk pengurangan risiko bencana.