DPRA Prihatin Kondisi Abdya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sayed Fuad Zakaria menyatakan prihatin dengan kondisi politik di Kabupaten Aceh Barat Daya

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRA di hadapan puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di Gedung DPRA Aceh, Senin (19/11). “Saya sudah kirim surat Gubernur Pemerintah Aceh agar menyikapi kondisi di Abdya,” kata Sayed.
 
Surat DPRA kepada Gubernur itu menurut Sayed juga diteruskan kepada Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda NAD serta Kajati Aceh. “ini kami lakukan agar kondisi runyam di Abdya harus di akhiri, dan kita menyelesaikannya secara bersama-sama.” kata Sayed Fuad.

Lebih lanjut Ketua DPRA tersebut juga meminta politisi dan elit di Abdya segera melakukan rekonsiliasi sehingga pembangunan segera dapat dilaksanakan, “kalo tidak rakyat akan dirugikan,” ungkap Sayed.

Sementara itu dari Aceh Barat Daya dikabarkan kondisi rakyat kini terkotak-kotak setelah dua aksi ribuan warga dua kubu berbeda, Satu pihak ingin agar Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH dan wakil Bupati Abdya Ir Syamsurizal M.Si di copot karena melakukan berbagai penyimpangan dana APBK dan di tuduh melakukan politik uang saat pilkada lalu.

di kubu berbeda, warga yang kebanyakan adalah PNS, ulama serta kelompok masyarakat lain meminta agar Bupati/Wakil Bupati Abdya di pertahankan sebagai pemimpin mereka, tuduhan atas kepemimpinan Akmal Ibrahim tersebut dianggap fidnah dan aksi menuntut di copotnya Akmal tersebut di Dalangi oleh dua kandidat Yang kalah bertarung dalam pilkada lalu.

Perpecahan ditengah warga itu juga di mulai dari kisruh para anggota Legislatif di kabupaten itu, para wakil rakyat di kabupaten itu terpecah dua, satu kelompok mendukung kepemimpinan Akmal Ibrahim sebagai Bupati Abdya, sebagian lagi meminta Akmal di copot kerena dinilai mendalagi mosi tidak percaya 22 anggota DPRK terhadap Ketua DPRK Abdya Said Samsul Bahri. Meski kemudian Akmal Ibrahim memastikan dia membantah terlibat dalam aksi mosi tersebut.

Kantor Gubernur Di Demo Mahasiswa Abdya

* Desak Penegak Hukum Usut Penyimpangan APBK Abdya

Puluhan Mahasiswa Aceh melakukan aksi demontrasi di kantor Gubernur Pemerintah Aceh. Senin (19/11)

Para Mahasiswa yang menamai dirinya Macinda itu mendesak Pemerintah Aceh untuk menyikapi kondisi di Kabupaten Aceh Barat Daya yang kian runyam akibat arogasi Pejabat Pemerintah setempat.

Aksi Mahasiswa sejak pukul 10.15 wib baru diterima oleh Wakil Gubernur Pemerintah Aceh, Muhammad Nazar S.Ag pukul 11.30 wib. Kepada Wagub Aceh itu, Para mahasiwa menyampaikan beberapa pernyataan tentang kondisi Aceh Barat Daya.

“Kami tidak ingin rakyat menjadi korban, dan pembangunan terhambat karena PNS, Ulama dan Rakyat digunakan untuk tameng mempertahankan jabatan pejabat, gubernur kami minta untuk menyikapi kondisi masyarakat yang hari ini terkotak-kotak,” kata Al Amin yang menjadi Koordinator Lapangan Aksi damai tersebut

Menurut Al Amin, para mahasiswa yang berasal dari beberapa organisasi paguyuban di Banda Aceh itu mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas penyimpangan APBK tahun 2007 yang terjadi Di Kabupaten Aceh Barat Daya. ” begitu juga dengan Pengusutan kasus money politik, itu juga harus di usut,” kata Al Amin

Mahasiswa menurut Al Amin juga mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera mengaudit APBK Tahun 2007 karena dinilai telah terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya.

Para Mahasiswa juga mendesak DPRK Abdya untuk melakukan rekonsiliasi internal supaya dapat menjalankan fungsi pengawasan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. “Muspida disana jangan sampai menyalahgunakan fungsi dan wewenang untuk kepentingan politik tertentu,” Kata Al Amin

Menyikapi tuntutan itu Wagub Aceh menyatakan bahwa kondisi di Kabupaten Aceh Barat Daya harus disikapi secara arif dan bijaksana. “elit politik dan para tokoh disana (Abdya) harus kompak dalam membangun masa depan Abdya,” ucap Muhammad Nazar.

Wagub juga menghimbau Mahasiswa jangan sampai menjadi alat untuk kepentingan elit tertentu, bila ada pejabat yang bersalah atau melakukan korupsi maka mahasiswa harus menyampaikan bukti dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, ungkap Muhammad Nazar

Tuntutan para mahasiswa tersebut menurut Muhammad Nazar akan di tindak lanjuti, “Namun ingat mahasiswa jangan sampai jadi alat, dan tokoh disana juga harus kompak membangun negeri,” ungkap Nazar.

Usai bertemu Wagub Aceh, Para Mahasiswa dengan sikap yang sama juga melancarkan aksi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Para Mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria dan Tgk Harmen Nurikmar. Dari Gedung rakyat usai menyampaikan sikap seperti di Kantor Gubernur Pemerintah Aceh, Kemudian mahasiswa melanjutkan aksi mereka ke Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, dan baru membubarkan diri pada pukul 13.45 wi